Sen. Apr 19th, 2021

Kepsek SMPN 40 RL ‘Buka Mulut’ Soal Kejanggalan Mutasi Kepsek Pra Pilkada

AGEN07.COM, REJANG LEBONGTerungkapnya sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan Mutasi Kepala Sekolah (Kepsek) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong (RL) pra Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati RL lalu mulai ramai menjadi konsumsi perbincangan publik di Rejang Lebong, hal itu lantaran buntut dari pengakuan salah satu Kepsek SMP N 40 RL, Drs Mukroni M.Pd beberapa waktu lalu. Kepada sejumlah awak media, Drs Mukroni M.Pd terang – terangan membuka kejanggalan pelaksanaan Mutasi yang diduga dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan RL serta BKD RL pada Oktober 2020 lalu.

Secara terbuka dikediaman salah satu awak media, Kepsek SMP N 40 RL tersebut mengatakan jika salah satu kejanggalan yang terjadi yaitu terjadinya dugaan manipulasi data oleh Diknas RL dan BKD RL dalam pengangkatan seorang guru berinisial HD menjadi Kepala Sekolah tingkat SMP Negeri di Kecamatan Sindang Kelingi.

Tak hanya itu, Kepsek SMPN 40 RL tersebut juga menjabarkan bentuk manipulasi data yang terjadi yaitu guru berinisial HD dinilai belum layak untuk diangkat menjadi Kepsek lantaran belum memenuhi sejumlah syarat utama untuk menjadi Kepsek sesuai dengan Permendikbud no 6 tajun 2018. Pasalnnya, latar belakang pendidikan HD yang hanyalah lulusan DII/AII Olahraga dan Kesehatan, sedangkan untuk syarat diangkat menjadi Kepala Sekolah seharusnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B. Untuk membuat mulus praktik KKN ini, mendadak saja HD ini memiliki gelar S.Pd. Padahal HD belum pernah menempuh jenjang pendidikan Strata 1 (S-1) di Perguruan tinggi manapun.

Selanjutnya, Kepsek SMPN 40 RL tersebut juga menyampaikan jika kejanggalan lainnya yaitu terjadi pada dokumen kepangkatan serta golongan HD selaku PNS. HD mendadak memiliki pangkat dan golongan IVA/Pembina pada tahun 2007. Sementara, HD sendiri baru mengalami kenaikan pangkat dan golongan pada tahun 2005 lalu yaitu IIId/Penata. Artinya, kenaikan pamgkat HD dari IIId/penata menjadi IVA/Pembina terjadi hanya 2 tahun. Sedangkan kenaikan pangkat reguler bagi PNS minimal terjadi paling cepat 4 tahun.

“Inilah kejanggalan yang terjadi dalam pengangkatan HD itu menjadi kepala sekolah SMPN yang dituangkan dalam SK pengangkatan guru menjadi Kepala Sekolah nomor 180.518.X TAHUN 2020 tertanggal 21 Oktober 2020 lalu,” terangnya.

Sayangnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan RL hingga saat ini belum berhasil dikonfirmasi. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *