Sen. Apr 19th, 2021

Realisasi DD Tahun 2020, Pemdes Lubuk Ubar “Cendrung Ada Kecurangan”

Zeky wartawan Agen07(foto kanan) HASYIMULLAH, SP Kepala Desa Lubuk Ubar(foto Kiri)

AGEN07.COM – Kabupaten Rejang Lebong,- Program  Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Adapun Tujuan Dana Desa yaitu dapat Meningkatkan pelayanan publik di desa, Mengentaskan kemiskinan,Memajukan Perekonomian Masyarakat, Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

seorang warga menunjuk kondisi fisik Bangunan yang mengalami kerusakan Parah kepada wartawan

Tujuan dari Program DD Tersebut tak akan pernah tercapai apa bila Belum adanya kesadaran dari para Pemerintah Desa dan masyarakat, karena perlu adanya Pemahaman tujuan saat pelaksanaan pembangunan serta Pengawasan secara signifikan dari berbagai pihak dan terutama pentingnya keterlibatan Masyarakat Desa, serta tindakan tegas dari Pihak hukum maka setidaknya Pemerintah Desa saat merealisasikan Program DD selalu mengacu pada mekanisme aturan tanpa mementingkan keuntungan secara Pribadi

Salah satu contoh Realisasi Program DD Tahun Anggran 2020 Desa Lubuk Ubar Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, sebagaimana Pelaksanaan yang di Lakukan oleh TPK Desa, terdapat  beberapa Item kegiatan pembangunan Insfratruktur,   yaitu Pembangunan Bronjong Volume 24 meter, dengan Besaran Anggaran Rp.238.351.000,- Pembangunan jalan rabat Beton menggunakan  Anggaran Rp.46.673.200 serta pembangunan Saluran pembuangan Air Limbah(SPAL) dengan Volume sepanjang 92 Meter menggunakan Anggaran Rp. 28.420.000,-.

Miris melihat kondisi fisik bangunan tersebut dan hal ini juga di keluhkan masyarakat dan menjadi bahan perbincangan beberapa warga Desa Lubuk Ubar. pasalnya, kondisi fisik bangunan sudah mengalami kerusakan Parah Padahal baru saja selesai , uniknya lagi terdapat bangunan siring di atas Bronjong yang terkesan Pihak Pelaksana mengerjakan kegiatan tanpa ada perencanaan yang matang,  sementara  Material Batu Bronjong Menggunakan Batu gunung yang berukuran Kecil tentu  tidak sesuai dengan  Spesifikasi Teknis dalam Standarisasi pekerjaan pembangunan Bronjong, sementara pada item kegiatan pembangunan Jalan rabat beton selain sudah mengalami keretakan Pembangunan Jalan tersebut tidak memiliki tujuan akses terkesan  hanya memenuhi janji politik.

Sementara Kepala Desa Lubuk Ubar  HASYIMULLAH, SP. di kediamannya mengatakan kepada wartawa, “Pemdes Lubuk Ubar salurkan BLT DD Terhadap 102 KPM, kalau fisik Pembangunan Bronjong, Jalan rabat beton dan SPAL, tetapi kalau soal dana yang di gunakan saya tidak tau persis atau  lupa, setahu saya untuk beronjoing berkisaran 200 jt” .ujarnya sambil menolehkan wajah ke arah lain yang tak ada sedikit senyum  terkesan tak menerima tamu wartawan.

Pada kesempatan lain beberapa warga yang sedang berkumpul, salah satu warga saat di wawancara oleh wartawan menjelaskan, “ kami juga bingung pak bila melihat kondisi fisk bangunan yang baru aja selesai namun sekarang sudah mengalami kerusakan, dalam penilaina kami Pihak Pemdes melakukan pekerjaan pembangunan tanmpa ada analisa secara matang, contohnya Beronjong tersebut sehingga ada bangunan siring di atasnya, semua di kelolah oleh keluarga Pak kades karena Kaur keuangankan anak kandung nya pak Kades”. Tuturnya serambi di ia kan rekan berkumpul saat di jumpai wartawan,  Dan mengatakan jangan tulis nama saya ya pak lebih baik bapak CEK sendiri.

Ketua LSM GEMAWASBI(Gerakan Masyarakat Pengawas Demokrasi), JEVI SARTIKA.W.SH memberikan tanggapan Terkait Anak kandung Jadi perangkat Desa. ” Sampai saat ini belum ada undang-undang, maupun permendagri yang mengatur tentang pengangkatan aparatur desa namun kepala desa dapat berpedoman pada sejumlah aturan yang ada. Terutama dalam pengangkatan perangkat desa. seperti Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 83/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015”jelasnya

“Kalau anak kandung yang diangkat jadi perangkat desa, akan menimbulkan kecurigaan khususnya dalam hal transparansi. Seandainya timbul masalah, ya anak dan bapak yang akan terseret, dan tidak mungkin orang lain,” Kita Berharap, dalam pengelolaan keuangan desa agar transparan pada masyarakat, sehingga tidak ada masalah dalam desa. “Satu hal jadi pertanyaan, tidak takutkah dia jika saat problem datang, yang dibawa itu anak sendiri,” tutupnya(Zeky)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *