Lima PPTK Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Diriksa Kejati

AGEN07.COM, BENGKULU – Sebanyak 5 (Lima) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, Senin (21/12) pukul 10.00 WIB resmi menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu. Infonya, pemanggilan terhadap 5 dari 10 orang PPTK di Dinas PUPR Provinsi Bengkulu tersebut dilakukan dalam rangka upaya penyelidikan terhadap pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan se-Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2019 lalu senilai Rp. 8.2 Milyar.

Pantauan Agen07.com, pemeriksaan dilakukan selama 3 jam oleh tim penyidik di ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Bengkulu. Secara satu persatu, kelima PPTK yang diantaranya bernama Azhar, Fitriyanto, Nurhimat, Agung dan Dedi tersebut dimintai keterangan oleh penyidik, seputar dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan se-Provinsi Bengkulu tahun 2019 lalu.e.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun AGEN07.COM, Tim Penyidik Kejati Bengkulu mengindikasikan adanya kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah dalam pelaksanaan kegiatan rutin pemeliharaan jalan tersebut.

“Benar. Tadi saya dimintai keterangan oleh penyidik Kejati terkait pelaksanaan rutin pemeliharaan jalan tahun 2019 lalu,” ujar Nurhimat, salah satu PPTK rutin pemeliharaan jalan dibagian Kabupaten Kepahiang kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan.

Dijelaskan Nurhimat, khusus untuk bagian Kabupaten Kepahiang dananya senilai rp. 600 juta dan dilaksanakan di 4 titik lokasi kegiatan. Diantaranya batas Kepahiang – Sumsel, Permu – Bengkok, Kepahiang – Kabawetan, Batu Bandung – Tebat Monok, Simpang Waip. “Satu kabupaten itu satu orang PPTK yang menanganinya Pak,” tukasnya. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *