Pejabat TNKS Diduga Lindungi Pengumpul Gtah Pinus ‘Liar’

AGEN07.COM – Kabupaten Rejang Lebong,- Pejabat Pengelola TNKS (Taman Nasional Kerinci Sebelat) Wilayah VI Resort Rejang Lebong, diduga ‘Melindungi’ Saridi, Pengumpul HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) Getah Pinus yang diyakini terindikasi ‘Liar’ di Kawasan Hutan Madapi di Desa Pal VIII, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong.
“ Sebagai pejabat yang bertannggung jawab di instansi TNKS (Wilayah VI Resort Rejang Lebong), tidak mungkin Pak Zainudin tidak tahu kegiatan Saridi yang setiap limabelas hari sekali Memanen Getah Pinus di Hutan Madapi (Mahoni, Damar dan Pinus). Sebab Hutan Madapi itu sendiri berada dalam Kawasan TNKS,” papar beberapa Warga setempat yang meminta tak disebutkan namanya, tetapi mengaku pernah menjadi anggota Kelompok Tani yang memiliki MoU (Memorandum of Understanding) pemanfaatan Getah Pinus, kepada Awak media Online AGEN07, di Desa Pal VIII, Kecamatan Bermani Ulu, belum lama ini.
“Faktanya, Saridi yang selama ini diketahui Memanen dan Menjual Getah Pinus dari Kawasan TNKS, pernah Membangun Pos (Penjagaan) dan WC Umum di lokasi Hutan Madapi. Pertanyaannya, apakah mungkin tidak ada semacam ‘Kerjasama’ antara ‘Dia’ dengan Pak Zainudin, yang notabene adalah Pejabat TNKS (Wilayah VI Resort Rejang Lebong). Sepertinya tidak masuk akal sehat. Oleh karena itu, jika kemudian ada yang berpendapat bahwa kegiatan Saridi Memanen Getah Pinus ‘Dilindungi’ atau paling tidak mendapat ‘Pembiaran’ dari Pejabat TNKS, apakah salah?,” ujar para Warga, dengan nada bertanya. .
Menjawab pertanyaan tentang dugaan bahwa Saridi adalah Pengumpul HHBK ‘Liar’, menurut para Warga ada beberapa Indikasi. Pertama, Kelompok Tani yang dijadikan ‘Alat’ untuk melakukan MoU dengan Pengelola Hutan (TNKS) adalah fiktif (bukan Warga setempat). Faktanya, orang yang selama ini Memanen Getah Pinus di kawasan TNKS (Wilayah VI Resort Rejang Lebong) adalah para Pekerja yang sengaja Didatangkan oleh Saridi dari luar daerah, diantaranya dari Sumatera Selatan dan Jawa.
“ Kedua, jika memang Kegiatan Saridi memanen Getah Pinus adalah ‘Legal’, kenapa jika mengangkut ke luar dari kawasan TNKS selalu dilakukan pada malam hari,” tambah Warga.
Kamada (Ketua Markas Daerah) Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Chairuddin MDK, saat diminta tanggapan tentang pendapat Warga terkait dugaan Pejabat TNKS diduga ‘Melindungi’ Pengumpul (Getah Pinus) ‘Liar’ mengatakan, untuk menjadi Pengumpul Terdaftar HHBK dari Hutan Negara yang berada pada Tanah yang tidak dibebani Hak Atas Tanah memang Wajib memenuhi Persyaratan sebagaimana diatur Permen LHK Nomor P.78/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019.
“ Sebagaimana ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Permen LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dimaksud, Pengumpulan HHBK yang berasal dari Pemegang Izin atau Pengelola Hutan hanya dapat dilakukan oleh Pengumpul Terdaftar. Ayat (2), Pengumpul Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas (KLH-Kehutanan) Provinsi atas permohonan Perusahaan atau Perorangan. Ayat (3), Perusahaan atau Perorangan dapat Mengajukan Permohonan sebagai Pengumpul Terdaftar apabila a, memiliki Kerjasama dengan Industri Pengolahan HHBK, b, memiliki Kerjasama dengan Petani Penghasil HHBK, c, tidak Mengolah HHBK dan/atau Memiliki GANISPHPL sesuai Kompetensinya. Ayat (6), Dalam hal Pengumpul Terdaftar melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas Provinsi membatalkan penetapan Pengumpul Terdaftar,” jelas Chairuddin, MDK.
“ Yang dimaksud dengan GANISPHPL, adalah Tenaga Teknis Pengelola Hutan Lestari .yang notabene seorang Karyawan Pemegang Izin yang memiliki Kompetensi bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan diangkat oleh Direktur Jenderal. Sedangkan kapasitasnya, sesuai dengan Kompetensinya bertugas/ditugaskan sebagai pembuat Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LP-HHBK),” paparnya.
“ Nah, apakah orang bernama Saridi adalah Pengumpul Terdaftar yang sudah Ditetapkan oleh Kepala Dinas (KLH-Kehutanan) Provinsi dan sudah memiliki GANISPHPL baik atasnama Perusahaan maupun Perorangan, kita juga belum tahu. Sebab saat akan dikonfirmasi oleh awak media Online AGEN07 beberapa waktu lalu, Saridi tidak berada di tempat. Untuk itu sangat wajar jika Warga berpendapat Saridi adalah Pengumpul ‘Liar”. Jadi jangan salahkan pendapat Warga,,” ujar Chairuddin, MDK..
Anehnya, pejabat di TNKS Resort VI Rajeng Lebong, Zainudin, saat dikonfirmasi tentang Saridi mengaku tidak begitu akrab. Zainuddin, ketika itu, hanya menyarakan awak media Online AGEN07 dan Berita Raflesia menemui salah seorang Warga di Desa Pal VIII, Kecamatan Bermani Ulu, yang disebutnya sebagai Ketua Kelompok Tani.
Pada bagian lain keterangannya, Chairuddin MDK juga mengungkapkan, bahwa sebelum HHBK diangkut ke luar dari Kawasan TNKS, harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Bukan Kayu (SKSHHBK) sebagaimana diatur Pasal 12 Ayat (2) hurup a. SKSHHBK hanya dapat diterbitkan untuk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang Pendapatan Negara Bukan Pajak)-nya sudah dibayar lunas sesuai Ketentuan Peraturan perundang-Undangan, (red/tim).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *