Kasus Suap Pajak Menyeret Adik Ipar Jokowi

AGEN07.COM – Jakarta-, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan Arif Budi Sulistyo yang merupakan Adik Ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) terseret dalam kasus dugaan suap pejabat Ditjen Pajak oleh Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia (PT EKP), Ramapanicker Rajamohan.

Menurut Juru Bicara KPK, Febridiansyah, Arif yang merupakan Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera diduga mitra bisnis terdakwa, dia kenal dengan pejabat di DJP.

“Kami akan buktikan ini,” sebut Febri di KPK,.

Dalam surat dakwaan Ramapanicker Rajamohan Nair, Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia nama adik ipar Jokowi tersebut muncul. Ia didakwa menyuap Handang Soekarno, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebesar Rp 1,9 miliar. Suap itu diduga diberikan agar Handang membantu menyelesaikan sejumlah permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP.

Penyidik KPK kata Febri tengah berupaya untuk membuktikan bahwa pertemuan itu benar dilakukan oleh Ken Dwijugeasteadi, Dirjen Pajak dan Arif. “Lebih lanjut akan membuktikan lebih jauh posisi yang bersangkutan (Arif) dan pertemuan-pertemuan yang diduga dihadiri oleh Dirjen Pajak,” katanya.

Setelah pertemuan itu, Rajamohan meminta bantuan Arif dengan mengirimkan dokumen-dokumen pajaknya melalui pesan Whats App. Oleh Arif, dokumen itu diteruskan kepada Handang sambil mengatakan, “Apapun keputusan Dirjen. Mudah-mudahan terbaik buat Mohan pak. Suwun.” Handang pun menyanggupi permintaan tersebut dengan membalas, “Siap bpk, bsk pagi saya menghadap beliau bpk. Segera sy khabari bpk.”

Pada 4 Oktober 2016, atas arahan Ken, Haniv memerintahkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA Enam) Johnny Sirait agar membatalkan surat pencabutan pengukuhan PKP PT EKP. Keesokan harinya KPP PMA Enam pun menindaklanjuti permintaan itu dengan mengeluarkan surat pembatalan pencabutan pengukuhan PKP PT EKP.

Selain peran Arif dan indikasi pertemuan dengan Dirjen Pajak, KPK juga akan membuktikan komunikasi-komunikasi yang dilakukan terdakwa dengan beberapa pihak yang terlibat. “Kami akan buktikan hubungan antara Arif dengan terdakwa, hubungan Arif dengan Haniv, dan dengan pihak lain. Termasuk akan buktikan komunikasi-komunikasi terkait permasalahan pajak dan tax amnesty,” ujarnya.

PT EKP yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Kalibata (KPP PMA Enam) tercatat memiliki sejumlah permasalahan pajak pada kurun 2015-2016. Di antaranya adalah pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), surat tagihan pajak pertambahan nilai, penolakan pengampunan pajak, pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, dan pemeriksaan bukti permulaan.(PT-Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *